Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah
pemerintahan Desa Butun memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap
pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait
hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan
Rukun Tetangga (RT) inilah sebuah padukuhan Rukun Warga (RW) terbentuk.
Sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, maka
menuntut untuk setiap warga negaranya untuk menganut sistem pemerintahan
yang demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.
Hal tersebut seperti yang digambarkan dalam sistem pemerintahan yang
telah berjalan di berbagai daerah, khususnya di Desa Butun. Seperti
dalam pemilihan kepala desa dan kepala dusun, melibatkan warga
masyarakat desa secara umum.
Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat
diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos
kerja, kejujuran dan kedekatan dengan warga desa. Setiap orang yang
memiliki dan memenuhi syarat, sesuai yang sudah ditentukan dalam
peraturan perundangan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar
menjadi kandidat kepala desa. Kepala desa memiliki masa jabatan
maksimal sebanyak 2 periode, yang mana 1 periode kepemimpinan adalah
selama 8 tahun.
Sistematika pengambilan keputusan di desa selalu melibatkan
masyarakat baik melalui lembaga resmi desa (Badan Perwakilan Desa)
maupun melalui masyarakat langsung. Jadi dapat diketahui bahwa pola
kepemimpinan di desa Butun menganut pola kepemimpinan yang demokratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar